Kamis, 20 Maret 2014

Hubungan suatu pemerintahan dengan ketegasan akan pelanggaran HAM

Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat HAM adalah suatu hak istimewa yang kita peroleh sejak kita lahir di dunia ini. Bahkan,dimanapun manusia hidup tidak terlepas dari Hak Istimewa ini. Seakan hak ini adalah hak istimewa yang diberikan dari Tuhan untuk kita umat manusia. Namun banyak saya perhatikan di negara tercinta kita Indonesia,sangat banyak terdapat kasus pelanggaran HAM mulai dari penganiayaan,ketidakbebasan dalam menjalankan ibadah,dan lain-lainnya.

Hak Asasi Manusia menurut saya sangat penting untuk ditegaskan undang-undang hukumnya dan praktik di lapangan tentunya. Pengaruh suatu pemerintahan juga sangat mempengaruhi ketegasan akan pelanggaran HAM. Sebut saja yang saya contohkan negara Amerika Serikat,maupun beberapa negara di Eropa sangat menjunjung tinggi HAM. Itu faktor juga pemerintahannya sangat tunduk pada hukum di negara tersebut. Jadi jika seandainya ada pelaku pelanggaran HAM,maka kasus tersebut diadili dengan seadil-adilnya dan dihukum.

"Agak sedikit" berbeda dengan negara kita yang tercinta ini. Untuk kasus pelanggaran HAM,negara kita "masih sangat bisa toleransi" terhadap itu. Mungkin yang akan saya ambil contoh dalam kasus ini,seperti suatu Organisasi Massa yang sering menolak didirikannya bangunan ibadah. Bahkan ada yang lebih ekstrim,Ormas tersebut mengusir orang yang ingin beribadah (di gereja) dan gereja tersebut direncanakan untuk digusur oleh mereka. Alangkah anehnya kah,kepentingan suatu Ormas bisa mengalahkan hak-hak banyak orang untuk beribadah?

Dalam konteks ini,saya tidak bermaksud untuk menyalahkan negara kita Indonesia yang sudah terlalu "melenceng" jauh dalam penegakan hukum. Yang saya sesali,mengapa pemerintahan kita sekarang ini masih terlalu lembek dengan penegakan hukum dan ketegasan akan pelanggaran HAM. Kasus diatas yang saya angkat,cukup membuktikan bahwa pemerintahan kita masih "terlalu lembek". Bagaimana tidak,Ormas pun berani mengusik hak-hak sebagian banyak orang. Bahkan Ormas tersebut masih tetap ada dan berdiri kuat,padahal jelas-jelas ormas tersebut bisa saja mengancam persatuan nasional kita.

Dalam tulisan saya ini,jauh dari lubuk hati hanya berharap suatu ketika Indonesia memiliki pemimpin yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang tidak lembek dan sangat memperhatikan keadilan dan kemakmuran rakyat. Dengan pemerintahan yang kuat dan tegas,pastinya kasus pelanggaran HAM akan sedikit dan itu dapat membuat rakyat lebih merasa tentram dan aman. Dan juga tentunya para "pengancam persatuan nasional" kita pun tidak dapat lagi merusak pluralisme bangsa ini.


sumber


Tidak ada komentar:

Posting Komentar